Ahmad Zainuddin: Dpr Desak Pemerintah Tunda Implementasi Kurikulum Baru

Rencana implementasi kurikulum gres di bulan Juli 2013 oleh Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) terkesan sangat dipaksakan. Dengan persiapan daya dukung kurikulum yang minim dari pemerintah, selayaknya implementasi kurikulum lebih baik di lakukan pada tahun 2014 nanti. Biarkan selama setahun ke depan pemerintah melaksanakan uji coba kurikulum sambil menyempurnakan persiapan kurikulum yang utuh.
Demikian di katakan oleh Ahmad Zainuddin, anggota panja kurikulum komisi X dewan perwakilan rakyat RI dari Fraksi PKS, menanggapi rencana pemerintah yang tetap ngotot akan melaksanakan tahun 2013 ini.
Zainuddin menjelaskan kalau persiapan yang kurang dikhawatirkan akan menjadikan masalah baru.
“Lihat saja pelaksanaan UN, jawaban adanya perubahan kebijakan secara teknis risikonya menjadikan kekisruhan pelaksanaan UN yang tertunda di 11 provinsi. Pemerintah harus introspeksi dan mawas diri ihwal kesalahan dalam pelaksanaan UN dan jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama di dalam pelaksanaan kurikulum nanti,” ujarnya.
Menyikapi ihwal pengajuan anggaran kurikulum yang gres dari pemerintah, Zainuddin menyangsikan keakuratan dan sinkronisasi antara mata anggaran dengan data sekolah sasaran yang disampaikan oleh pemerintah.
Pasalnya pada pengajuan awal, kemendikbud mengajukan anggaran sekitar 600 Miliar untuk implementasi kurikulum dengan sekolah sasaran 30 % SD, 100% Sekolah Menengah Pertama dan SMA. Sedangkan pada pengajuan tamat dengan anggaran 800 Miliar, justru ada penurunan sekolah sasaran ialah 5 % SD, 7 % Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengan Atas 100%.
Zainuddin menambahkan bahwa hingga ketika ini pemerintah belum memberikan kepada komisi X ihwal dokumen kurikulum 2013 secara utuh untuk seluruh jenjang pendidikan sesuai dengan PP 32 Tahun 2013 ihwal Standar Nasional Pendidikan yang gres pengganti PP 19 Tahun 2005. “Artinya, kalau pemerintah akan melaksanakan kurikulum gres sesuai hukum maka pemerintah  wajib memberikan dokumen kurikulum yang lengkap ke DPR,” tambahnya.
Selain itu, dilema penyediaan buku dan juga training guru dengan waktu yang singkat akan berakibat hasil yang dibutuhkan tidak tercapai dengan optimal. Untuk buku, Zainuddin menjelaskan bahwa minimal dalam penyusunan buku harus ada validasi dari BSNP. Sedang mengenai training guru, waktu yang tersedia tidak cukup. “Untuk sosialisasi dan uji coba kurikulum saja butuh waktu minimal satu semester,” imbuh nya.
Untuk itu, legislator PKS dapil DKI Jakarta 1 ini menegaskan semoga pemerintah tidak terburu-buru untuk melaksanakan kurikulum gres di tahun ini. “Kita mengapresiasi pemerintah kalau dengan melihat persiapan yang kurang tersebut mereka legowo untuk menunda nya hingga tahun depan, minimal tahun ini kurikulum gres tersebut diuji coba terlebih dahulu,” tutup Zainuddin. (loi/sbb/dakwatuna.com)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Buku Guru Dan Siswa Kurikulum 2013 Sma-Smk Format Pdf Terbaru Tahun 2018/2019

Gambar
Buku Guru dan Siswa Kurikulum 2013 SMA-SMK Format PDF Terbaru Tahun 2018/2019 Dalam kesempatan kali ini kami selaku pengurus situs https://biomatectona.blogspot.com/ ini akan membahas dan membagikan file wacana Buku Guru dan Siswa Kurikulum 2013 SMA-SMK Format PDF Terbaru Tahun 2018/2019 yang sebagaimana tersebut akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang membutuhkan beberapa file Buku Guru dan Siswa Kurikulum 2013 SMA-SMK Format PDF Terbaru Tahun 2018/2019. Buku ini dipergunakan sebagai panduan acara pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku ini juga dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran (activities based learning) di mana isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan biar siswa sanggup mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Buku Siswa diarahkan biar siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, mencob
Baca selengkapnya

Simetri Lipat

Gambar
Simetri lipat ialah jumlah lipatan yang menciptakan suatu bangkit datar menjadidua bab yang sama besar. a. Simeti lipat pada Persegi atau Bujur Sangkar Persegi atau bujur kandang memiliki 4 simetri lipat : - simetri lipat pertama, A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C : - simetri lipat kedua, A bertemu dengan B dan C bertemu dengan D : - simetri lipat ketiga,   - A bertemu dengan C   - BD ialah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi dua bab yang sama besar - simetri lipat keempat,    - B bertemu dengan D    - AC ialah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi dua bab yang sama besar b. Simetri lipat pada persegi panjang,  Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat - simetri lipat pertama, A betemu dengan D dan B bertemu dengan C - simetri lipat kedua, A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C c. Simetri lipat pada segitiga sama kaki, Segitiga sama kaki memiliki 1 simetri lipat, A bertemu dengan B, dimana C sebagai sumbu simetri d. Sime
Baca selengkapnya

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2018 Perihal Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran Terbaru Tahun 2018/2019

Gambar
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran Terbaru Tahun 2018/2019 Dalam kesempatan kali ini kami selaku pengurus situs https://biomatectona.blogspot.com/ ini akan membahas dan membagikan file perihal Permendikbud Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran Terbaru Tahun 2018/2019 yang sebagaimana tersebut akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang membutuhkan beberapa file Permendikbud Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran Terbaru Tahun 2018/2019. ERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018. 
Baca selengkapnya